Politik Parole: Dari Supersemar Hingga HTI dan Hal Kontemporer

Oleh Hartanto

Pada dasarnya rezim politik selalu mengeksploitasi tubuh warga negaranya, untuk menciptakan ketaatan dan pelangengan kekuasaan, melalui berbagai pratik-pratik diskursif sebagaimana hal ini disebut dengan Politik Parole

Buku berisi tentang perbandingan antara Orde Baru dan Pemerintahan Jokowi dalam melangengkan kekuasaan politiknya, yang dianalisis dengan pendekatan semiotika.

Bahwasannya sebuah rezim akan selalu mengeksploitasi tubuh warga negaranya, dengan praktik-praktik diskursif, dimana praktik ini dimaksudkan sebagai menciptakan ketertatanan sosial, pendisiplinan, dan bahkan sebagai satu cara sebuah rezim melangengkan kekuasaannya. Seperti halnya yang terjadi pada saat sekarang dimana Rezim Jokowi berusaha "menjinakkan" para penentang rezim dengan penurunan baliho Habib Rizeq Shihab, kriminalisasi Mayjen (purn) Kivlan Zen, dan ruang kuasa baru seperti Covid-19.  

Praktik diskursif ini dibuat dengan sedemikian rupa, sehingga memberikan bekas-bekas kekuasaan yang akan mentransformasikan sebuah kekerasan simbolis dan penjinakan para anti-rezim

• Bahasa: Bahasa indonesia
• Penerbit: LPMI
• Tanggal rilis: 8 Des 2020
• ISBN: 9786239302160

Pratinjau buku

-----------

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warohmatullahi Wabarokatuh.

Pada akhirnya buku ini selesai dalam penulisannya, yang pada awalnya adalah dari skripsi yang saya buat pada saat kuliah di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta sekitar tahun 2006, sebagai prasyarat untuk mendapatkan gelar sarjana di Fakultas Sosial dan Politik. Dalam skripsi itu berjudul Analisis Politik Tentang Supersemar Sebagai Landasan Kekuasaan Orde Baru, dimana pada penulisan dalam buku ini saya mengembangkannya lebih jauh keperistiwa kontemporer sekarang ini, walaupun saya sadar banyak kekurangan sinonim dan padanan kata bahkan kebiasaan saya masalah typo yang tidak pas untuk mengambarkan secara baik dan utuh agar para pembaca mendapatkan pemahaman yang mudah.

Saya mengira buku ini akan sangat berat untuk dibaca, karena mungkin berisi beberapa sinonim baru dan kerangka-kerangka teori yang dalam susunan bahasa yang sedikit mempunyai makna yang ganda ataupun bermakna baru.

Kaidah pembahasan yang saya gunakan akan sedikit berbeda untuk para pembaca yang sedikit mengenal tentang penulisan gaya post modernisme, dimana banyak berpijak tentang pemaknaan yang tidak tunggal bahkan lebih bersifat subjektif dimasing-masing pembaca.

Dengan selesainya penulisan buku ini, tak lupa saya hanturkan banyak terima kasih kepada Allah SWT, yang telah melimpahkan semua karunianya, Ibu saya (alm) yang telah melahirkan dan memberikan kasih sayang kepada saya, ayah saya yang terus berusaha keras mendidik saya, kakak saya Mas Pur sekeluarga, Mbak Anik Sekeluarga, Mas Arif sekeluarga yang begitu sabar melihat kenakalan dan kebandelan saya, Ucapan terima kasih juga saya haturkan pada Mayor Jendral (purn) Kivlan Zen dan Ibu yang terus memberikan support dorongan serta fasilitas-fasilitas hingga saya dapat berkembang, Koh Aming (Owner Restoran Kartika) yang terkadang memberi saya tumpangan makan, Tomy Moyeng yang dengan kegilaan kita hingga terdampar di Jakarta, Mas Didit yang selalu ada untuk membantu kala saya tidak ada logistik Mas Dono Raharja (Ketum Jagad), Pak Alexander (Ketum Sandi Brata) yang selalu perduli dan care kepadaku, Mayjen (purn) Benny, Jendral (purn) Subagyo HS, Bu Titik Maryani, Almarhum Abah Chamid (Senior Intelejen Indonesia), temen-temen SEKAM, SMI, SBNI, GRIB, Alumni UMY, Songko, Adhi Al Barbasi (Tenaga Ahli DPR RI ), dan Roni ngawi (Tenaga Ahli DPR RI), Fahru (pak dewan PKS), Netty (anak istana negara), bang Iwan (KPA), Dodok (Tabbah Jogja), bang Chemod (Pendiri koperasi pertani Pasar Rabu Tani, calon menteri koperasi masa depan) juga banyak kawan-kawan gerakan yang lainnya yang tak bisa aku sebutkan satu persatu, teman-temannku di daerah Boyolali dan teman-temanku di Fitnesan Banggak-Boyolali. Dan spesial untuk beberapa orang yang pernah mesra dan sayang padaku, tapi tak elok saya menuliskannya dibuku ini.

Dan akhirnya buku ini diharapkan akan menjadi kasahanah pustaka dimasa depan, dan sebagai pembanding untuk mengambarkan sebuah peristiwa dan juga diharapkan untuk perkembangan keilmuan akademis ilmu politik pada khususnya di Indonesia.

Jakarta, 2 Desember 2020

Hartanto

SAMBUTAN

Mayjen(Purn) Kivlan Zen

Politik Parole sebuah judul buku yang ditulis Hartanto S.IP berlatar pemikir sosialis kekirian yang kuliah di UMY yang bernafas Islam moderat, ia bekerja tekun dalam kesunyian dan mandiri, ia banyak bergaul dengan kalangan kiri dan lawan kiri era Suharto dan sekarang. Mau membantu siapa saja tetap kalau bertentangan dengan kebenaran dan keadilan maka nuraninya akan maju membelanya walaupun akan ditahan oleh yang tidak benar dan tidak adil tersebut. Tulisan ini amat baik dan tepat pengambaran tentang politik masa kekacauan bangsa dan negara Indonesia pasca lengsernya Bung Karno (B.K.) akibat kepemimpinannya yang diktaktor, autokratik dan kedekatannya dengan Partai Komunis Indonesia (PKI) dan munculnya pak harto sebagai penyelamat B.K. dari tuntutan massa yang ingin ia diadili atas kegagalannya memimpin dan membangun bangsa Indonesia.

Penyelamatan ini terjadi karena adanya surat perintah 11 Maret 1966 yang tanpa disadari B.K. adalah surat peralihan kekuasaan, dan tanpa keinginan pak Harto sendiri karena adanya pikiran Amir Mahmud yang membaca isi SP 11 Maret tersebut, ketika pulang dari Istana Bogor bersama M. Yusuf dan Basuki Rahmad setelah menerima surat tersebut berupa perintah kepada pak Harto untuk menyelamatkan keadaan Indonesia, menyelamatkan B.K. dan keluarganya serta ajaran-ajarannya.

Dengan Surat tersebut pak Harto mengambil keputusan atas nama BK selaku presiden membubarkan PKI pada tanggal 12 Maret 1966 dan underbow-nya dan dikuatkan dengan TAP MPRS nomor 25 tahun 1966. Titik inilah dimulainya perubahan struktur dan sistem politik Indonesia dari autokrasi diktatorship berbentuk demokrasi terpimpin disebut Orde Lama dipimpin B.K. menjadi demokrasi Pancasila berbasis UUD 45 tanggal 18 Agustus tetap masih terkendali karena suasana berbau autokrasi, tetap lebih nyaman daripada rasa ketakutan, kebencian dan kecurigaan antar anak bangsa selama masa B.K. yang disebut Orde Lama.

Pembangunan perekonomian dan kesejahteraan dikenal dengan Orde Baru bisa berlangsung hingga peletakan jabatan pak Harto pada 21 Mei 1998 akibat bangkitnya kembali pengaruh dan pengikut B.K. dan PKI pasca mundurnya pak Harto. Hal ini disebut Orde Reformasi dengan ditandainya demokrasi yang luas dan benar-benar terbuka sehingga berubahnya UUD 45 sebanyak 4 kali pada tanggal 10 Agustus 2002 yang kembali merubah struktur dan sistem politik Indonesia dari demokrasi Pancasila semi autokrasi menjadi benar-benar demokrasi liberal kapitalis, dengan adanya pemilihan presiden secara langsung oleh rakyat tidak melalui MPR. Tetapi semenjak naiknya Megawati sebagai presiden RI tahun 2001 sampai dengan Joko Widodo anggora yang diusung PDIP menjadi presiden melalui pemilihan langsung. Sejak 2014 sampai sekarang, maka berangsur-angsur pengaruh demokrasi terpimpin autokrasi diktatorship yang didukung penyiapan perangkat hukum agar terlihat demokrasi mulai nampak pada kepemimpinan Jokowi dan persamaan dengan ide dan cita-cita B.K. yang dipresentasikan pada ucapan dan tindakan Megawati dan PDIP muncul dalam ucapan langkah dan tindakan Jokowi saat ini.

Hal ini semua jelas tergambar dalam tulisan Sdr. Hartanto mulai dari kepemimpinan B.K., pak Harto, Habibie, Gus dur, Megawati, SBY, dan Joko Widodo dengan semboyan dan janji mereka kepada rakyat Indonesia agar menjadi bangsa yang terlindungi, cerdas, sejahtera dan diterima bangsa lain sesuai dengan tujuan kemerdekaan Indonesia dalam pembukaan UUD 1945. Semboyan dan janji mantan presiden dan presiden Jokowi ini yang disebut POLITIK PAROLE, oleh penulis Hartanto jelas tergambar banyak dimanfaatkan oleh pengikut masing-masing atau penikmat atas jalan dan fasilitas yang diberikan sengaja atau tidak segaja oleh para presiden, menyebabkan ketimpangan, semboyan dan janji sang presiden termaktub dan harus dijalankan sesuai dengan sumpah dan janjinya dalam UUD 45 fasal 9, menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya sesuai UUD dan selurus-lurusnya tidak bole menyimpang, ditambah lagi visi dan misinya dalam kampaye pilpres, tetap parole ini tidak ditepati oleh para presiden khususnya oleh para pendukung dan pengikutnya yang mencari keuntungan pribadi dan golongan sendiri, sehingga terjadi ketidak adilan dan ketimpangan sosial yang lebar dan dalam sekali, sehingga bencana alam dan bencana sosial dimana-mana sampai saat ini tahun 2020 dan seterusnya akan terjadi jika tidak muncul pemimpin yang jujur, benar, dan adil semacam satria peningit yang sedang menandito. Semoga !!

Jakarta, 14 Desember 2020

Mayjen (Purn) Kivlan Zen

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR

SAMBUTAN

Mayjen(Purn) Kivlan Zen

BAB 1

DASAR KAJIAN WACANA DALAM KEKUASAAN POLITIK

Pengertian tentang Ideologi

Dasar Kekuasaan Simbol

Lahirnya Image tetang sebuah Teks

Teks dan Kekuasaan

Metamorfosa Teknologi Politis terhadap Tubuh

BAB 2

NEGARA DAN INSTRUMEN STANDARISASI TUBUH WARGA NEGARA

Negara Dan Kuasa Atas Tubuh

BAB 3

SURAT PERINTAH 11 MARET 1966

Lahirnya Supersemar (versi pemerintah)

Sidang Kabinet yang Gagal

Pembicaraan di Istana Bogor

Briefing Malam Hari di Markas KOSTRAD

Kontroversi Supersemar

Membaca Supersemar

Supersemar dan Sejarah

Supersemar dan Orde Baru

BAB 4

ORDE BARU SUPERSEMAR DAN PENGKONDISIAN MASYARAKAT

Teror dan Tragedi Politik

Tragedi Berdarah 1965 - 1966

Proses Pengkondisian Masyarakat

Pengunaan Alat Kekerasan

Pengunaan Simulasi Sejarah

Pembangunan Ekonomi Orde Baru

Pembentukan Citra Supersemar

BAB 5

SUPERSEMAR, DISKURSUS DAN KUASA TEKS

Supersemar Sebagai Landasan Orde Baru Dalam Analisis Wacana

Kebijakan Politik Orde Baru

Pelangengan Wacana Supersemar Dalam Praktik Sosial

Pendidikan

Seni Budaya dan Pers

Ideologi

BAB 6

PARA BUZZER POLITIK SEBUAH KUASA TUBUH YANG BINAL

Sejarah Internet

CryptoSociety dan Penjara Binner

Serangan Binner Cebong dan Kampret

Buzzer Politik dan Dekonstruksi Tanda

BAB 7

HIZBUT TAHRIR INDONESIA DAN TRAGEDI PERTEMPURAN KUASA SIMBOL

Sejarah Berdirinya HTI

Pembubaran HTI dan Aksi Bela Islam

Negara, Kekuasaan dan Kekerasan Simbolis

BAB 8

POLITIK PAROLE DALAM ERA PEMERINTAHAN JOKO WIDODO

Pertumbuhan Ekonomi Era Jokowi

Jokowi Broadcasting dan Pembentukan Mite

Jokowi yang Mengeksplotasi Tubuhnya Sendiri

COVID-19, Politik Klinik, dan Ruang Kekuasaan

Kuasa Bio-Politik dan Penjara Tanda Para Oposisi

Makar-isasi Tubuh Mayjen (Purn) Kivlan Zen

Kaum Anarko yang Berbadan Kekar

Baliho Habib Rizieq yang Dirobohkan Pasukan Elit

PENUTUP

DAFTAR PUSTAKA

Buku

Makalah dan Karya Ilmiah

Surat Kabar dan Majalah

Website dan Email

Sebuah kenistayaan itu :

"bahwa sebuah titik itu tidaklah ada,

yang ada hanyalah garis, dan garis

berada dalam sebuah bidang"

BAB 1

DASAR KAJIAN WACANA DALAM KEKUASAAN POLITIK

Pengertian tentang Ideologi

Ideologi berasal dari bahasa Greek yang terdiri dari kata Idea dan Logia. Idea berasal dari kata idein yang berarti melihat. Idea dalam buku The Advence Leaner’s Dictionary berarti a plan or schema formed in the mind atau suatu rencana yang dibentuk/dirumuskan dalam pemikiran, dan Logis berasal dari kata logos yang berarti Word dimana kata ini berasal dari kata Legein yang berarti Speak (berbicara), selanjutnya logia berarti Science (pengetahuan) atau teori.

Jadi ideologi secara letterlijk (menurut arti kata) ialah pengucapan daripada yang melihat atau mengutarakan apa yang terumus didalam pikiran sebagai hasil daripada pemikiran.(Drs. Sukarna, Ideologi: Suatu Studi Ilmu Politik, IKAPI, Bandung, 1981, hlm. 1)

Dalam sebuah kerangka ilmu politik, ideologi mempunyai sebuah peranan penting dalam menentukan sebuah tujuan suatu negara/organisasi selain struktur dan kepentingan, maka ideologi dalam pencapaian tujuan suatu semangat jamannya, maka selalu mengunakan berbagai metode dan cara-cara yang sangat sistematis dan terarah. Sehingga ideologi biasanya mempunyai unsur-unsur sebagai berikut : Solution, Simplicity, Morality, Leading or Elite Group. Dalam pendangan pengamat politik, tentunya ideologi menjadi sebuah bagian yang terpenting dalam menjalankan sebuah kepentingan, seperti ungkap Triyono Lukmantoro, seorang pengamat politik yang pernah kuliah di pasca sarjana jurusan sosiologi UGM, dalam tulisannya sebagai berikut :

Memang, antara ideologi dan politik dapat dibaratkan sebagai dua kutub magnetis yang berjalan secara beriringan. Ideologi memberikan landasan yang kuat bagi politik untuk memiliki keabsahan (legitimasi), sebab ideologi menyajikan pendangan yang visioner tentang masa depan yang harus diwujudkan. Dalam kaitan ini, ideologi dapat dimengerti sebagai gagasan-gagasan besar yang tersusun secara sistematis, diyakini kebenarannya, serta dianggap sangat mendesak untuk diartikulasikan. Jadi ideologi memiliki karakteristik yang serba abstrak dan konseptual. Disinilah ideologi membutuhkan politik sebagai bentuk pelaksanaan kekuasaan, ini dikarenakan politik memiliki watak yang jauh lebih kongkrit serta operasional. (Harian Suara Merdeka, Senin, 5 April 2004).

Sedangkan Ideologi yang mana disatu sisi sebagai sebuah kajian deskriptif sebagai sebuah sistem berfikir, sistem kepercayaan, praktik-praktik simbolik sebagai tindakan sosial dan politik yang lebih disebut sebagai konsepsi ideologi yang netral (neutral conception) dan dalam beberapa hal yang lain menyebutkan bahwa ideologi membenarkan sebuah hubungan yang sistematis dengan kekuasaan, dan peran dominasi dalam proses pembenaran, dan hal ini disebut dengan konsep kritis ideologi (critical conception of ideology).

Dalam berbagai referensi tentang bagaimana pandangan tetang ideologi, sangatlah berbeda-beda, misalnya, Karl Marx dalam memandang ideologi adalah sesuatu yang dipandang negatif, dimana ideologi ditempatkan sebagai bagian dari suprastruktur yang lebih kurang hanyalah sebagai alat bagi borjuasi untuk terus melangengkan kekuasaan atas kelas-nya, dan hanya sebagai pembohongan-pembohongan publik untuk menghilangkan kontradiksi dan perlawanan dari kaum polentariat. Akan tetapi ini juga berbeda dengan pandangan G.W. F. Hegel yang memandang ideologi adalah sebuah akhir dari rasionalitas subjektif yang terus menjadi sebuah kebenaran objektif dan sangat positif dalam penempatannya.

Pada persoalan lain ideologi disuatu negara atau organisasi ini seharusnya ditaati dan dipahami benar-benar oleh berbagai elemen secara subjektif dan menyeluruh, artinya dalam hal ini diperlukan perangkat-perangkat untuk mensosialisasikannya dan akan secara pasti dapat dimaknai dan diterima secara positif, dan hal ini biasanya cara-cara suatu rezim atau kepemimpinan politik untuk mengemukakan suatu ideologi sebagai berikut : Symbol, The Myth, Supposed scientific basic, Subjective interpretation, Conflict between theory and practice .(Ibid, hlm 35-37)

Symbol, hal ini penting bagi proses dari sosialisasi suatu ideologi, karena simbol akan selalu dihadirkan terus menerus diberbagai ranah budaya, sebagai contoh adalah semboyan : Bhineka Tunggal Ika, Fascist, Pembangunan, dan lain-lain.

The Myth, bagaimana suatu rezim atau kepemimpinan menyatakan sebuah kebenaran atas ideologi dengan menanamkan mitos atau